Panglima Perang Kesultanan SULU ternyata Warga dan PNS di Malaysia

Bagaimana sobat sang fakir hari ini anda sehat dan sukses dengan pekerjaan anda? Sambil rehat kita coba tengok peristiwa sengit antara kesultanan sulu dan pemerintah Malaysia dalam mempertahankan haknya masing-masing. Yang satu dari pihak kesultanan Sulu menyatakan berhak mendapatkan kembali tanah yang telah hilang dan direbut dari semasa Jajahan colonial Inggris hingga kemerdekaan Malaysia Sabah, dan di lain pihak pemerintah Negeri Jiran itu yang menyatakan berhak dan berkuasa penuh atas tanah yang telah diberikan dari mendiang “ tuannya ” colonial inggris itu.

Tanah sengketa di bagian utara Kalimantan tersebut sebenarnya hadiah dari kesultanan Brunei untuk kesultanan Sulu yang telah berjasa membantu Brunei mempertahankan kedaulatannya dari serangan musuh-musuhnya. Dan karena daerah sabah adalah berdekatan dengan tanah jajahan inggris maka disewakan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh ratu Elizabeth tersebut. Sewa tanahnya pun tidak pernah berubah hingga akhirnya Malaysia dimerdekakan oleh tuannya. Karena kesultanan Sulu yang dipimpin oleh keluarga Kiram tersebut terjadi kefakuman alias tidak berdaulat lagi setelah menyerah pada Amerika yang kemudian di bawah kepemimpinan Negara Filipina, maka sabah seolah-olah sepenuhnya milik Malaysia.

Sehingga keturunannya  keluarga kiram itu yang merasa memiliki hak waris atas Sabah merasa berhak untuk merebutnya kembali dari Malaysia. Sehingga dikirimlah 200 pasukan Sulu ke tanah Borneo utara tersebut untuk mengingatkan kalau sabah adalah tanah moyang mereka. Namun Malaysia tidak mau menyerahkannya meski harus adu tanding dengan mereka. Nah sobat fakir ternyata panglima Kesultanan Sulu pernah menjadi Warga Malaysia bahkan jadi PNS di Malaysia seperti yang dituturkan oleh merdeka.com berikut ini.

Panglima Sulu Agbimuddin Kiram yang mengerahkan sekitar 200 pasukan ke Negara Bagian Sabah, Malaysia, bulan lalu ternyata pernah menjadi warga negara Malaysia dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kota Kudat, Sabah.

Surat kabar Malaysia Chronicle melaporkan, Rabu (20/3), Direktur Partai Keadilan Rakyat Rafizi Ramli mengatakan informasi mengenai riwayat Agbimuddin itu tertera dalam daftar pegawai negeri sipil tahun 1975 di Sabah. Agbimuddin terdaftar sebagai petugas administrasi di Kudat sejak 1 Maret 1974 dengan gaji Rp 1,8 juta per bulan.

"Kasus ini terkait dengan data kewarganegaraan di zaman Perdana Menteri Mahathir Mohamad," kata Rafizi.

Dia kemudian mendesak Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan kasus kewarganegaraan sejumlah pengikut Sulu yang memperoleh identitas warga negara Malaysia.

Juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, mengatakan perjuangan di Sabah akan terus dilanjutkan.

Dia menuturkan gencatan senjata sepihak yang dilakukan Kesultanan Sulu telah dicabut dan Sultan telah memerintahkan pasukannya untuk melancarkan taktik serang dan lari melawan pasukan Malaysia.

Jamalul juga menyebutkan kabar yang disebarkan pihak Malaysia tentang Agbimuddin telah kabur kembali ke Filipina tidak benar.

Masukkan Email Anda untuk Langganan Artikel:

Delivered by FeedBurner

Presentasi Pendidikan dan Ajaran Islam

View more presentations from Yodhia Antariksa